Dewan Nasional Keuangan Inklusif - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

  • Kantor Pusat
  • Jakarta
  • Industri
  • Pemerintahan
  • Hari Kerja
  • Senin - Jumat
  • Jam Kerja
  • 07:30 - 16:00
  • Update Terakhir
  • 22 hari lalu
Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Staticmap?center= 6.170200899999999,106.8376959&zoom=15&size=300x200&maptype=roadmap&markers=color:blue%7c 6.170200899999999,106
Tentang Perusahaan

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, maka diperlukan adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 telah diterbitkan sebagai dasar penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019.
Dalam rangka pelaksanaan SNKI maka dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai oleh Presiden dan secara harian diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dewan Nasional bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI; mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat.
Kelompok kerja keuangan inklusif terdiri dari 7 (tujuh) Pokja yang meliputi: Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti Masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pokja Perlindungan Konsumen; Pokja Kebijakan dan regulasi; dan Pokja Infrastruktur Teknologi informasi keuangan. Tugas dan kedudukan Sekretariat secara administratif berada pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
Sekretariat bertugas menetapkan target dan indikator keuangan inklusif yang disepakati oleh seluruh pokja yang dituangkan dalam surat keputusan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat; menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan; melakukan monitoring capaian target tahunan keuangan inklusif yang telah ditetapkan; melakukan koordinasi dengan Pokja; menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Harian; dan melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Dewan Nasional.

Lowongan Pekerjaan

    • Tenaga Ahli Monitoring Dan Evaluasi

      Jakarta

      • Fungsi Pekerjaan

        Ahli Ekonomi
      • Jenjang Karir

        Pemula / Staf, Staf Senior
      • Kisaran Gaji

        10 sampai 12 juta
    • Lingkup pekerjaan Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi (M&E) adalah sebagai berikut:

      • Mengembangkan dan menerapkan sistem dan proses M & E yang komprehensif untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan inklusi keuangan dan campur tangan  Kelompok Kerja.
      • Mengembangkan indikator dan titik data untuk database inklusi keuangan termasuk analisis spasial pada jalur akses; jenis dan penggunaan produk dan layanan keuangan yang tersedia untuk umum; dan data relevan lainnya; serta mengembangkan metodologi dan alat untuk menangkap, menyimpan, menganalisis dan melaporkan data. 
      • Berkoordinasi dengan Manajer Pengetahuan & Komunikasi, Kelompok Kerja dan Ahli Teknis untuk mengembangkan infrastruktur Sistem Informasi Nasional Keuangan Inklusif.
      • Berkoordinasi dengan Koordinator Program dan Kebijakan, dan Kelompok Kerja untuk menetapkan subjek awal dan pengumpulan dan evaluasi data yang terus berjalan serta dampak kegiatan inklusi keuangan..
      • Berkoordinasi dengan Koordinator Program dan Ahli Teknis untuk membangun kapasitas koordinator M & E Kelompok Kerja untuk memastikan pelacakan dan pelaporan kegiatan tepat waktu dan benar.
      • Mendukung evaluasi khusus program melalui pengembangan TOR, menyeleksi dan mengawasi konsultan untuk penelitian dan evaluasi serta meninjau kiriman.
      • Bekerja sama dengan Koordinator Program, Ahli Teknis dan Kelompok Kerja untuk penelitian dan evaluasi dokumen temuan dan pembelajaran dan mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan program.
      • Bekerja sama dengan Ahli Teknis untuk mengusulkan perubahan indikator dan metode pengukuran serta mekanisme M & E untuk meningkatkan kinerja

    • Manajer Kantor Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif

      Jakarta

      • Fungsi Pekerjaan

        Manajemen Operasional
      • Jenjang Karir

        Manajer - Departemen
      • Kisaran Gaji

        8 sampai 9.55 juta
    • Lingkup pekerjaan Manajer Kantor adalah sebagai berikut:

      • Bertanggung jawab untuk membentuk, memimpin dan mengelola tim Kantor Manajemen Proyek dalam menjalankan peran strategis Sekretariat.
      • Mengkoordinasikan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif antara pemangku kepentingan utama pada Kelompok Kerja.
      • Mengembangkan rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan Koordinator Proyek dan Kelompok Kerja.
      • Mengembangkan persyaratan untuk Sistem Informasi Keuangan Inklusif Nasional dan database inklusi keuangan.
      • Identifikasi hambatan dan usulan Ahli Teknis untuk berbagi praktik dan teknologi terbaik di internasionaldan memberikan saran strategis kepada Kelompok Kerja dalam mengembangkan model layanan infrastruktur dan keuangan digital yang mendukung program inklusi keuangan yang efektif, terukur dan berkelanjutan.
      • Memantau, mengevaluasi dan memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan Kelompok Kerja strategi keuangan inklusifkepada Kepala Sekretariat dan Komite Pengarah (Steering Committee).
      • Mengusulkan target dan indikator inklusi keuangan jangka menengah dan jangka panjang kepada Kepala Sekretariat dan Komite Pengarah, sesuai dengan kebutuhan.
      • Mengembangkan analisis / proposal berbasis bukti untuk membuat peraturan baru atau amandemen yang berkaitan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
      • Menyediakan laporan triwulan dan tahunan kepada Komite Pengarah dan Dewan Nasional mengenai pencapaian masing-masing Kelompok Kerja.
      • Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah, parlemen, mitra pembangunan internasional, institusi lain yang menjalankan inklusi keuangan, sektor swasta, media, dan publik, serta mendorong pembela inklusi keuangan di setiap organisasi..
      • Mengidentifikasi kebutuhan, mengajukan Ahli Teknis dan mengembangkan program pelatihan untuk pengembangan kapasitas di bawah kementerian terkait dan pemerintah pusat dan daerah.

    • Tenaga Ahli Pengetahuan Dan Komunikasi

      Jakarta

      • Fungsi Pekerjaan

        Ahli Ekonomi
      • Jenjang Karir

        Pemula / Staf, Staf Senior
      • Kisaran Gaji

        10 sampai 12 juta
    • Lingkup pekerjaan Tenaga Ahli (Pengetahuan dan Komunikasi) adalah sebagai

      • Berkoordinasi dengan Manajer M & E, Kelompok Kerja dan Ahli Teknis untuk mengembangkan infrastruktur Sistem Nasional Keuangan Inklusif:

      a) Database inklusi keuangan yang meliputi analisis spasial mengenai jalur akses, jenis dan penggunaan produk dan layanan keuangan yang tersedia untuk umum, dan data relevan lainnya

      b) Pemantauan dan pelaporan hasil kegiatan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja

      c) Publikasi data inklusi keuangan

      • Berkoordinasi dengan Koordinator Program, Manajer M & E dan Kelompok Kerja untuk mengumpulkan dan memperbarui informasi dan data yang diperlukan untuk menetapkan subjek awal dan melacak hasil dalam kerangka M & E.
      • Mengembangkan strategi komunikasi dan berkoordinasi dengan Kelompok Kerja untuk menyebarkan informasi mengenai kemajuan strategi nasional keuangan inkusif kepada semua pemangku kepentingan utama.
      • Membuat laporan triwulan dan tahunan untukKomite Pengarah dan Dewan Nasional mengenai pengembangan indikator inklusi keuangan, pengembangan dan pencapaian setiap aktivitas di bawah setiap pilar strategi serta institusi yang bertanggung jawab atas segala kegiatan.
      • Berkoordinasi dengan Koordinator Program, Kelompok Kerja dan Ahli Teknis untuk membangun tingkat kesadaran dan informasi publik atas perlunya mengembangkan strategi untuk Kampanye Kesadaran Nasional (National Awareness Campaign) untuk mendukung semua kegiatan inklusi keuangan.
      • Mengembangkan dan mempertahankan situs web Keuangan Inklusif Nasional untuk memberikan informasi terkini kepada publik.
      • Berkoordinasi dengan Koordinator Program, Kelompok Kerja dan Ahli Teknis untuk mengatur dan melaksanakan pelatihan untuk pengembangan kapasitas di dalam kementerian terkait dan pemerintah pusat dan daerah.
      • Mengembangkan dan memelihara pusat sumber pengetahuan, peralatan dan praktik terbaik internasional untuk pengembangan dan penerapan kebijakan inklusi keuangan.